Delapan bulan vaksinasi, baru 30% dari 715 ribu yang divaksin

Foto: Gatot Aribowo

Edi Widayat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

Senin, 27 September 2021 16:20 WIB

BLORA (wartaSEHAT)—Program vaksinasi covid-19 telah dilaksanakan Februari 2021 silam. Selama 8 bulan, hingga September 2021 baru 29,9 persen dari 715 ribu penduduk sasaran di Kabupaten Blora yang telah menerima vaksinasi dosis pertama. Lamanya program vaksinasi di Kabupaten Blora ini lantaran ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat yang kurang memadai. Akibatnya selesainya program vaksinasi ini tidak bisa dipastikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Edi Widayat mengatakan, jalur ketersediaan vaksinasi ada 3 kelembagaan negara. Yakni: kepolisian, tentara, dan pemerintahan yang dipegang Dinas Kabupaten Blora.

"Kita saling bersinergi, jalur mana yang tersedia dari Jakarta. Bila dari kepolisian tersedia, kami memintanya," katanya saat ditemui wartaSEHAT di Gedung DPRD Blora, Senin (27/9/2021).

Selain jalur-jalur tersebut, ada lagi jalur politis yang dilaksanakan partai-partai politik. Mereka, kata Edi Widayat, bisa kegiatan melaksanakan vaksinasi sendiri.

"Kalau partai-partai politik dapat vaksinnya melalui jalur mereka. Tapi tetap pendataannya masuk secara nasional," sebutnya.

Dari pendataan ini dapat diketahui jumlah vaksinasi di Kabupaten Blora baru mencapai 29,9 persen, atau mendekati 30 persen dari jumlah penduduk sasaran vaksinasi.

"Sasaran kita 715 ribu orang, dan terakhir tercatat baru 29,9 persennya yang telah divaksin," katanya seraya menambahkan jika fungsi layanan di pusat-pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) telah dimaksimalkan untuk melaksanakan program vaksinasi.

Namun, kata Edi persoalannya bukan di pelaksanaan melainkan ketersediaan vaksin dari pusat. "Ketersediaan vaksin yang jadi persoalan. Jadi bukan persoalan pelaksanaan vaksinasinya," jelasnya.

Pelaksanaan vaksinasi sejauh ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, selain memaksimalkan fungsi-fungsi puskesmas. Vaksinasi yang dilaksanakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, vaksinnya didapat dari 3 jalur utama: polisi, tentara, dan pemerintah.

"Silakan komunitas atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan bila ingin melaksanakan vaksinasi," imbuhnya.

Namun lagi-lagi pelaksanaan vaksinasinya tergantung dari ketersediaan 3 jalur tersebut.